Puluhan pedagang kaki lima yang mengusung nama Majelis Perlindungan Hak-hak Rakyat Indonesia (MPHRI) mengadu permasalahan pengelolahan pasar tradisinoanl ke Gubernur Sulut, DR Sinyo H Sarundajang, Kamis (31/01) kemarin. Sayangnya, curahan hati mereka tak sampai karena tak ada satu pun pejabat yang menerima. Alhasil sejumlah bawaan berupa bawang, rica, dan tomat serta lemon sebagian dibiarkan berserakkan di lobi utama Kantor Gubernur Sulut.(harianmetromanado)
Jelang akhir bulan pertama tahun 2013, Harold PB Monareh SH MSi selaku Kepala Disnakertrans Sulut melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan dan transmigrasi selama tahun 2012, Selasa (29/01) kemarin.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Propinsi Sulut tersebut turut diikuti dengan rapat pemantapan program kerja tahun 2013.
Monareh merangkaikan rapat tersebut dengan penandatanganan pakta integritas seluruh pejabat-pejabat eselon III dan IV serta para bendahara-bendahara dinas.
“Rapat kerja ini adalah bagian dari rencana implementasi sekaligus pemantapan program-program kerja sepanjang tahun 2013. Evaluasi juga telah mendahuluinya sehingga kita bisa menyempurnakan kembali apa yang sebelumnya telah dilakukan di tahun 2012 lalu,” papar Monareh.
Mantan Sekrertaris Kota Manado ini mengaku optimis dengan sejumlah terobosan yang telah diagendakan sepanjang tahun berjalan.
Lebih lanjut Monareh menegaskan bahwa sebelum 100 hari mendatang, akan ada progress yang signifikan dalam mendorong pembangunan di sektor ketenagakerjaan maupun transmigrasi di Sulut.(harianmetromanado)
Ir Peter Rene Hosang
“Distribusi pangan memang terganggu, ketersediaan pangan aman,”Hosang
Menanggapi adanya lonjakan harga pangan akibat longsor dan banjir di sebagian wilayah di Sulut awal pekan ini, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sulut mengakui hal tersebut disebabkan distribusi yang terganggu namun tak mempengaruhi ketersediaan pangan.
“Distribusi pangan memang terganggu, ketersediaan pangan aman,”papar Ir Rene P Hosang kepada METRO Selasa (29/01) kemarin usai membuka evaluasi kegiatan ketahanan pangan 2012 dan sinkronisasi pelaksanaan program 2013 di salah satu hotel di Kota Manado.
Pada pemberitaan sebelumnya diberitakan bahwa akibat tanah longsor yang terjadi di daerah Minahasa, Minahasa Selatan (Minsel) dan Tomohon, keterlambatan kendaraan pengangkut harus memutar melewati jalur jalan lebih jauh dari yang biasanya menyebabkan harga beberapa jenis sayur mayur mengalami kenaikan tajam hingga 300 persen.
Untuk itu Hosang yang pernah dipercayakan menjabat Kepala Dinas Perkebunan Sulut menghimbau agar masyarakat lebih menggalakan pemanfaatan lahan pekarangan serta lumbung pangan mengantisipasi masalah ketersediaan pangan banjir dan longsor dibeberapa jalur distibusi pangan.
Disisi lain Hosang menjelaskan bahwa total ketersediaan energi untuk konsumsi masyarakat Sulut telah melampaui ketetapan widyakarya pangan dan gizi 2004.
“Perlu diketahui bahwa tersedianya pangan untuk kebutuhan konsumsi dikatakan cukup seusai hasil evaluasi tahun 2012, hal ini didasari total ketersediaan energi tahun 2012 lalu saja 4.644 kilokalori/kapita/hari dan angka ini telah melampaui ketetapan widyakarya pangan dan gizi sebesar 2.200 kilokalori/kapita/hari,”tandas Hosang.
Hosang pun mengakui bahwa perhitungan konsumsi energi turut dipengaruhi jumlah iven yang dihelat di Sulut.
‘Dengan semakin dipercayanya Sulawesi Utara sebagai tuan rumah Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran baik nasional maupun internasional tak bisa dipungkiri mempengaruhi perhitungan konsumsi energi yang mencapai 2.019 kilokalori/kapita/hari dan angka ini juga sudah di atas dari ketetapan widyakarya pangan dan gizi sebesar 2.000 kilokalori/kapita/hari,”tandas Mantan Kepala Bakorluh Sulut ini.(harianmetromanado)
Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sulut Selasa (29/01) kemarin menyerahkan petunjuk operasional kegiatan (POK) dan surat keputusan pejabat satuan kerja dana pembantuan kepada 7 kabupaten/kota. Penyerahan ini dilakukan Kepala BKP Sulut, Ir Rene P Hosang MSi. Ia mengatakan POK tersebut adalah penjabaran lebih lanjut dari DIPA dan menjadi pedoman bagi KPA dalam pelaksanaan kegiatan.(harianmetromanado)
Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Selasa (29/01) kemarin menggelar rapat koordinasi Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah longsor.
Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulut, Ir Hoyke Makarawung MSi kepada METRO menyatakan rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Wakil Gubernur Sulawesi Utara, DR Djouhari Kansil MPd serta turut dihadiri oleh Dinas PU Sulut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah VI, Balai Besar Wilayah Sungai Sulut, BPBD Minsel dan instansi terkait.
“Intinya pak Wagub memberikan apresiasi kepada semua pihak yang begitu cepat menangani bencana sehingga sampai saat ini tidak ada info korban dan akses jalan dihaparapkan hari ini sudah lancar,”paparnya.
Lebih lanjut Makarawung mengatakan pemerintah propinsi akan mendukung sepenuhnya pembukaan jalan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
“Diharapkan jalan Trans Sulawesi segera diperbaiki dan hari ini (kemarin, red) tim telah mengecek ke lokasi jalan di Lelema Kabupaten Minsel, bahkan sesuai petunjuk pak Wagub, dalam waktu dekat ini pemprop merencanakan akan membuat jalan alterntif agar masyarakat tidak terisolir,”jelas Makarawung.
Selain itu, salah satu lulusan terbaik Fakultas Pertanian Unsrat ini juga menegaskan bahwa bantuan kepada pengungsi langsung dibawa ke posko lapangan di kecamatan.
Makarawung pun mengharapkan dalam penanganan bencana, mendapat dukungan semua pihak baik masyarakat, swasta dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
“Diharapkan keterlibatan semua pihak untuk saling membantu sehingga dalam penanganan bencana mendapat jalan keluar secara terkoordinasi,”pungkas Makarawung.(harianmetromanado)
Akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sulawesi Utara yang menyebabkan terhambatnya jalur transportasi darat nampaknya menjadi prioritas kedua dibandingkan hajatan Hari Pers nasional bulan Februari nanti.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Propinsi Sulut, Ir Parlindungan Tampubolon saat dikonfirmasi melalui telepon genggam terkait terganggunya jalur mengatakan dirinya tengah sibuk rapat HPN.
“Tunggu yach saya masih rapat HPN,” paparnya.
Sedangkan masalah yang kini dialami akibat beberapa wilayah tak bisa dilewati, Tampubolon dengan santai mengatakan belum sempat memonitor.
” Saya belum sempat memonitor dan melakukan koordinasi,” tegasnya sembari mengakhiri pembicaraan dengan METRO.
Sementara itu jalur Manado-Tomohon Senin (28/01) pukul 05.30 WITA sempat terputus akibat longsor dan mengakibatkan kemacetan hingga 5-6 km, akses jalan tersebut baru dapat dilalui sekitar pukul 10.00 WITA dengan peran serta TNI/Polri serta warga setempat seperti yang diungkapkan Walikota Tomohon, Jimmy Feide Eman, SE AK kepada METRO. (harianmetromanado)
Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Sulut, Ir Frits L Kaunang
Sekprop saat memperhatikan proses dari samsat online
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut menyatakan dalam hitungan hari ke depan, pemanfaatan teknologi internet akan segera diberlakukan di Sulawesi Utara.
Bahkan kesiapan teknologi berbasis internet yang memudahkan wajib pajak untuk mengecek jumlah kewajiban yang harus dibayar dipantau langsung oleh Sekretaris Propinsi Sulut, Ir Siswa R Mokodongan.
Didampingi Kepala Dispenda Sulut, Asiano Gamy Kawatu SE MSI dan Kepala UPTD Manado, Drs Benny Kalonta, Mokodongan dengan seksama memperhatikan proses kerja samsat online tersebut.
Mokodongan pun menegaskan penerapan samsat online adalah cara menanggulangi calo saat wajib pajak mengurus pajak kendaraan roda empat maupun roda dua.
“Langkah inovatif ini dimaksudkan agar mengurangi transaksi pembayaran pajak kendaraan secara person-to-person,” tegas Mokodongan yang juga adalah Ketua Pembina Samsat usai membuka kegiatan bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik di alua UPTD Manado Senin (28/01) kemarin.
Menurut Kalonta, dengan penerapan sistem on line maka pengurusan berkas seperti BBN-KB I, BBN-KB II, PKB Perpanjangan, STNK, Mutasi masuk/keluar kendaraan bermotor dan nomor polisi wajib pajak tak perlu mengantri dari loket ke loket.
Sementara itu Kawatu menambahkan teknologi berbasis internet ini nantinya dapat dimonitor langsung oleh Gubernur Sulut, DR Sinyo H Sarundajang, Wakil gubernur, DR Djouhari Kansil dan Sekprop secara realtime. “Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekprop dapat memantau langsung seberapa besar penerimaan Dispenda secara realtime,”tambah Kawatu.
Kabarnya peluncuran pelayanan sistem on line ini akan disatukan dengan pencanangan program Always SHS yatu melayani dengan Senang Hati dan selalu Senyum.(harianmetromanado)
Dinkes kerahkan tim medis di lokasi pengungsian
Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan menyatakan penanganan pasca bencana telah dilakukan di lokasi pengungsian di Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.
Menurut Kepala Dinas Sosial Sulut, Drs Anwar Panawar kepada METRO Senin (28/01) kemarin pihaknya telah menyerahkan bantuan pangan.
“Kami telah menyerahkan bahtuan bahan pangan termasuk beras sebanyak 5 ton ke lokasi pengungsian warga akibat banjir di Tombariri,” paparnya.
Menurut Panawar, stok yang diserahkan adalah untuk kebutuhan selama 3 hari pasca bencana, dan akan ditambah jika diperlukan.
“Stok akan kami tambah lagi, selain itu di lokasi sudah di bangun dapur umum,” jelas Panawar.
Sementara itu mengenai masalah kesehatan 260 warga pengungsi, Dinas Kesehatan telah mengerahkan tim medis seperti yang disebutkan dr Maxi Rein Rondonuwu DHSM selaku Kepala Dinkes Sulut. “Kami hari ini (kemarin, red telah mengirimkan ambulance serta mendirikan posko kesehatan dimana disiagakan tim medis serta logistik obat-obatan,”jelas Rondonuwu sembari menambahkan bahwa pihaknya turut dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa.(harianmetromanado)
Kepala Sat Pol PP Sulut, Edwin Roring SE ME
Peningkatan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemprop Sulut terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulut. Bahkan di tahun 2013 ini dilakukan bimbingan teknis bekerjasama dengan TNI/Polri.
Hal tersebut dipaparkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sulut, Edwin Roring SE MSi kepada METRO Senin (28/01) kemarin.
“Seperti tahun 2012 ada MoU dengan pihak Kepolisian terkait dengan bimbingan teknis anggota Pol PP, maka di tahun 2013 akan dilakukan Bimtek untuk PPNS di Pemprop Sulut, baik dengan Kepolisian dan TNI,” paprnya.
Menurut Roring, pelatihan ini dilakukan agar PPNS di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dapat dilatih kembali soal aturan, serta kinerja dalam hal penanganan kasus-kasus terkait dengan peraturan daerah (Perda) di Sulut .
“Pokoknya selain memberikan tambahan pengetahuan, PPNS ini dibekali dengan keahlian-keahlian sesuai dengan perkembangan, sehingga ke depan dalam melakukan penanganan serta penertiban dapat mempraktekkan semua yang diperolah, sehingga profesionalitas kerja dapat ditunjukkan sesuai aturan saat ini,” pungkas Roring.(harianmetromanado)
caesartombeg 