UMKM Diminta Manfaatkan WCRC

Wakil Gubernur Sulut DR Djauhari Kansil mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus tanggap melihat iven yang dihelat di propinsi ini.
“Iven-iven seperti World Coral Reef Conference (WCRC) yang akan dilangsungkan bulan Mei nanti, harus dapat dimanfaatkan UMKM Sulut dalam mempromosikan produknya,” ujar Kansil akhir pekan lalu saat memimpin rapat persiapan WCRC di ruang rapat wagub.
Pada iven bergengsi bertaraf internasional sebelumnya berupa penjualan souvenir didominasi oleh  produk UMKM dari luar Sulawesi Utara.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Drs Maurits Berhandus SH MS menyatakan siap mengkoordinir UMKM lokal untuk berperan dalam semua iven nasional dan internasional.(harianmetromanado)

 

Pejabat Galau Diisukan Jadi Staf Ahli, Wagub Tersenyum

Akibat isu rolling dan prediksi jabatan oleh ‘Baperjakat Bayangan’,  beberapa pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menjadi galau.
Bahkan ada yang menuding Humas Pemprop Sulut tak mampu mengkondisikan media massa untuk pemberitaan tersebut.
Wakil Gubernur Sulut, DR Djouhari Kansil MPd saat dimintai tanggapan hanya tersenyum.
Namun beberapa pihak menyatakan mental dari beberapa pejabat galau tersebut tak pantas menjabat posisi penting di kabinet SHS-DK.
“Ini kan cuma prediksi, apa pun hasilnya ada di tangan pimpinan, kenapa harus galau, bukankah PNS itu harus ditempatkan di mana saja. Sikap mereka (pejabat galau, red) menandakan bahwa metal sebagai seorang pejabat sangat rapuh,” tandas sumber yang tak ingin dikorankan namanya kepada METRO akhir pekan lalu.
Sementara itu, Drs Maxi GM Gagola SH MH yang diisukan tak mampu mengiringi langkah pimpinan, mempertanyakan dari mana sumber rolling tersebut.
“Ini statement dari siapa, apakah dari sesama pejabat atau?,” ujarnya kepada harian ini.(harianmetromanado)

 

DPD RI Tinjau Calon Daerah Otonom Baru

Komite I DPD RI langsung menidaklanjuti pertemuan terkait pembentukan daerah otonom baru di Sulawesi Utara.
Didampingi Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd, tim yang dipimpin langsung Ketua Komite 1 DPD RI, Alirmansori SH MHum MM meninjau kondisi lapangan di dua  calon daerah otonom baru (DOB) yaitu di Kota Langowan dan Propinsi Bolmong Raya.
Kansil menyakinkan bahwa beberapa daerah otonom yang sudah terlebih dahulu lahir menunjukkan kemajuan berarti sekaligus membantah keberadaan DOB tak mampu berkembang setelah dimekarkan.
Ditambahkan Kansil, pemekaran empat DOB merupakan kebutuhan yang strategis dalam memacu percepatan pembangunan Republik Indonesia sampai ke pelosok, sehingga tim DPD RI dapat menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat guna pembentukan Propinsi Bolmong Raya, Kota Langowan, Kota Tahuna dan Kabupaten Talaud Selatan.
Sementara itu Alirmansori saat pemaparan di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut Senin (28/04) kemarin mengatakan untuk tahap 1, tim meninjau  Propinsi Bolmong Raya, dan Kota Langowan, sedangkan Kota Tahuna dan Kabupaten Talaud Selatan akan dikunjungi tim DPD RI awal Mei nanti.
Alirmansori juga menekankan bahwa calon DOB Propinsi Bolmong Raya masih ada 1 syarat administrasi yang harus segera diselesaikan sebelum rapat pleno.
Di Langowan sendiri tim disambut hangat, bahkan berkesempatan naik kendaraan tradisional, bendi menuju bakal menjadi pusat Kota Langowan.(harianmetromanado)

 

Mentan Panen Rica di Minahasa

Menteri Pertanian RI, Suswono bersama Gubernur Sulut, Sinyo Sarundajang Senin (28/4) kemarin melakukan panen perdana Cabe Merah Keriting (rica) di Kabupaten Minahasa.

Dalam rangkaian panen perdana yang dilangsungkan di Desa Pinebetengan, Kecamatan Tompaso Barat, Minahasa, turut hadir Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Johanes Panelewen serta pejabat teras Pemprop Sulut dan Kabupaten Minahasa, Menteri Pertanian (Mentan) RI juga memberikan bantuan 5 handtractor dan 5 mesin perontok padi.
Mentan pun memberikan apresiasi buat masyarakat Minahasa karena telah memanfaatkan lahan secara maksimal dengan menanam cabe dan tanaman lainnya.
Gubernur Sulut, DR Sinyo Sarundajang sendiri mengungkapkan bahwa berkat Tuhan pada Minahasa dan Sulawesi Utara adalah  memiliki kondisi tanah yang cocok untuk menanam dengan ditunjang oleh iklim.
Suswono dan Sarundajang pun memberikan dukungan serta mengajak masyarakat untuk menanam tanaman yang cocok dengan iklim dan tanah yang ada guna menopang ekonomi keluarga, serta membantu menjaga ketahanan pangan.(harianmetromanado)

 

Dinkes Sulut Segera Adakan Ambulance Khusus Lansia

Dinas Kesehatan Sulut menyatakan bakal menyediakan ambulance khusus bagi lanjut usia (lansia).
“Kami telah mengusulkan pengadaan 1 buah unit mobil ambulance yang diperuntukan bagi lansia,”ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut, dr Grace Punuh MKes kepada METRO disela-sela kegiatan Musrembang di salah satu hotel ternama di Kota Manado Jumat (11/04) kemarin.
Punuh menambahkan besaran dana yang diperlukan untuk pengadaan sarana khusus tersebut sebesar Rp 250 juta.
“Pengadaannya sementara proses pokja ULP dengan Pagu anggaran Rp.  250.000.000,”tambah Punuh
Sementara itu Wakil Gubernur Sulut, DR Djouhari Kansil MPd menegaskan bahwa perencanaan harus sesuai dengan yang direncanakan dan sudah harus terlaksana secepatnya.
“Perencanaan harus sesuai perencanaan, jangan banyak pergeseran dan penundaan, untuk itu administrasi  pelelangan harus dipacu, sehingga paling lambat akhir April sudah ada penandatanganan,”tegas Kansil saat diwawancarai secara terpisah.(harianmetromanado)

 

Lampus: Caleg Stres Malu Berobat

Direktur RS Ratumbuysang, dr Jemmy Lampus menegaskan faktor kebiasaan orang Sulawesi Utara sangat membantu para calon legislative (caleg) yang tak terakomodir di pemilihan pertengahan pekan lalu.
“Caleg gagal dan terindikasi stress rupanya masih malu berobat,” tegasnya kepada METRO Jumat (11/04) kemarin.
Lampus menambahkan pihaknya tetap siap jika ada calon wakil rakyat yang gagal dan terkena gejala stress untuk dirawat.
“Hingga saat ini belum ada, tapi kami selalu siap melayani,” ujarnya.
Dikabarkan pihak RS Ratumbuysang telah menyiapkan belasan dokter kejiwaan untuk menangani pasien dadakan akibat pemilihan calon legislative.(harianmetromanado)

 

Wagub: Setoran Pajak Jangan Ditahan

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, DR Djouhari Kansil MPd belum lama ini di depan pimpinan SKPD Propinsi Sulut menegaskan pajak harus segera disetorkan jangan ditahan lebih dari 24 jam.
“Setoran pajak jangan ditahan,” tegasnya.
Selain untuk memperlancar proses penyelesaian administrasi, ditahannya dana melebihi satu hari menurut wagub sangat riskan terjadi penyelewengan.
“Jika ditahan lebih dari 24 jam menggundang godaan,” tandasnya.
Kansil juga mengingatkan agar UPT yang berada di bawah naungan dinas/badan harus tetap melakukan koordinasi.
“UPT tak boleh jalan sendiri harus berkoordinasi dengan KPD,” pungkasnya.(harianmetromanado)

 

Siswa Dihalangi Ikut UN, Kepsek Diganti

Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menjamin pelaksanaan Ujian Nasional (UN) lancar.
Bahkan Wakil Gubernur Sulut, DR Djouhari Kansil MPd menegaskan bahwa tidak diperbolehkan pihak sekolah menghalangi siswa untuk mengikuti UN.
“Siswa tidak boleh dihalangi ikut UN hanya karena administrasi,” tegasnya usai membuka naskah UN di SMA 9 Manado Senin (14/4/2014) kemarin.
Kansil menandaskan bahwa sanksi tegas bakal dikantongi sekolah jika terbukti melakukan tindakan tersebut. “Kepala sekolah segera diganti usai UN jika terbukti menghalangi siswa,”tandasnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Asiano Gamy Kawatu SE MS.
Kansil menambahkan mengenai target kelulusan, bahwa pemerintah justru lebih mengharaapkan kualitas bukan kuantitas.(harianmetromanado)

 

Produk Perkebunan Terganjal Uji Laboratorium

Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Ir Jenny Karouw MSi mengungkapkan bahwa produk perkebunan masih harus melalui uji laboratorium di luar Sulawesi sebelum di ekspor ke luar negeri, padahal jalur pelayaran internasional sudah terbuka bebas melalui pelabuhan Bitung.
“Produk perkebunan harus lolos uji laboratorium di Surabaya baru bisa memenuhi persyaratan ekspor ke luar negeri,” ungkapnya kepada METRO Selasa (15/4/2014) kemarin.
Karaouw pun berharap ada tindakan lanjut untuk meningkatkan kualitas laboratorium penguji di daerah ini.
“Langkah awal memang harus ada laboratorium yang bersertifikasi di Sulut untuk mempermudah memanfaatkan jalur perdagangan internasional melalui Kota Bitung,” ujarnya.
Pada pemberitaan sebelumnya pemerintah resmi melepas pelayaran perdana internasional peti kemas dari pelabuhan Bitung, dimana Wakil Gubernur Sulut, DR Djouhari Kansil MPd berharap agar peluang daerah otonom dalam menentukan kemajuan pembangunan semakin terbuka tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. (harianmetromanado)

 

PT SKJ Dinilai Lecehkan Pemprop Sulut

Perusahaan bergerak dibidang jasa PT SKJ dinilai telah melecehkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasalnya perusahaan tersebut tidak mengindahkan panggilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditandatangani Kepala Dinas dan tembusan kepada Gubernur, Wakil Gubernur serta Sekretaris Propinsi Sulut untuk melakukan penyelesaian masalah hubungan industrial.
Berdasarkan aturan undang-undang RI nomor 2 tahun 2004 bahwa jika tidak mengindahkan panggilan untuk memberikan keterangan maka sanksi hukum berupa kurungan penjara dan denda puluhan juta rupiah menanti pihak tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Ch E Talumepa SH MS saat dikonfirmasi mengatakan bahwa prosedur sudah dilakukan maka aturan harus ditegakkan.
“Aturan harus ditegakkan,”tegas Talumepa kepada METRO Selasa (22/04) kemarin.
Informasi yang dirangkum melalui mediator Disnakertrans Sulut, PT SKJ telah dikirimkan sampai 3 kali panggilan namun hingga panggilan ketiga tak pernah sekalipun mengindahkannya.
Sementara itu, Koordinator Wilaah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Utara, Jack andalangi mengatakan bahwa perusahaan yang beralamatkan di Pasar 45 Manado tersebut juga telah melanggar aturan ketenagakerjaan lainnya seperti pemberlakuan UMP dan pemberian THR.
“Sangat memiriskan karena perusahaan tersebut sering menang tender dari Pemerintah Propinsi Sulut, namun aturan ketenagakerjaan yang terus ditegakkan Gubernur Sulut, DR Sinyo H Sarundajang selalu dilanggar yaitu penerapan Upah Minimum Propinsi (UMP), bahkan data yang kami pegang, perusahaan tersebut hingga kini hanya memberikan tunjangan hari raya (THR) sebesara Rp 300.000 sampai Rp 500.000 saja,”jelas Andalangi yang mengaku siap mengawal proses hukum demi tegaknya aturan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara.(harianmetromanado)