Talumepa Jabat Ketua Satgas Anti TKI Illegal

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Christiano Edwin Talumepa SH MSi

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Christiano Edwin Talumepa SH MSi belum lama ini telah dikukuhkan menjadi salah satu Ketua Satuan Tugas (Satgas) sebagai ujung tombak pemerintah sebagai upaya pencegahan keberangkatan TKI secara non prosedural.
Hal ini disampaikan kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulut, Supartoyo SH MM kepada METRO diruang kerjanya Senin (23/06) kemarin.
“Sulut termasuk dari 21 lokasi embarkasi (pemberangkatan) tenaga kerja Indonesia (TKI), untuk itu diperlukan satgas pencegahan TKI Non Prosedural atau illegal, dan belum lama ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah mengkukuhkan Satgas di propinsi ini dan sebagai Ketua Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural pak Kepala Disnakertras Sulawesi Utara, Christiano Edwin Talumepa SH MSi “ujarnya.
Informasi yang dirangkum harian ini pengukuhan anggota satgas pencegahan TKI Pencegahan TKI Non Prosedural tersebut diikuti 178 orang yang berasal dari 21 daerah embarkasi yang masing-masing terdiri dari 9 anggota satgas. Para Satgas ini terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI di wilayah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Menurut Supartoyo dengan dibentuknya satgas ini maka Pemerintah Sulut benar-benar komit untuk melindungi TKI -TKI asal daerah ini maupun dari luar daerah namun melalui embarkasi Sulawesi Utara yang akan bekerja di luar negeri.
‘Seperti yang diuraikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, satgas ini sebagai upaya peningkatan perlindungan terhadap TKI, dan diharapkan dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja yang lebih berkualitas untuk bekerja pada sektor formal atau pengguna berbadan hukum, serta mengeliminir berbagai permasalahan TKI yang selama ini terjadi,”pungkas Supartoyo yang juga menjadi koordinator dari Satgas tersebut.(harianmetromanado)

 

Anak-Anak Nain tak Kenal Gubernur Sulut

Bak pepatah tak dikenal maka tak disayang, sosok Sinyo H Sarundajang sebagai Gubernur Sulawesi Utara sama sekali tidak diketahui anak-anak di Pulau Nain Kabupaten Minut. Bahkan menurut sejumlah tokoh masyarakat, Sarundajang yang akan mengakhiri periode ke II memimpin Sulut tak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di pulau penghasil rumput laut tersebut. “Kalau Wakil Gubernur Sulut, DR Djouhari Kansil MPd sudah pernah tapi Sinyo Sarundajang sebagai Gubernur Sulut tak pernah,”ujar mereka kepada METRO Selasa (24/06) kemarin. Salah satu ibu rumah tangga yang enggan namanya dikorankan mengatakan bahwa orang nomor satu di Sulawesi Utara tersebut takut naik perahu. “Tako stou gubernur mo ke Nain naik perahu,” tandasnya.(harianmetromanado)

 

Kemenparekraf-DMO Bunaken Gelar Bimtek

Pentingnya pesona kuliner dalam menarik wisatawan ke satu daerah membawa tim Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Destination Management Organisation (DMO) bertandang ke Pulau Nain, Kecamatan Wori Kabupaten Minut.
Tim yang dikomandoi DMO Bunaken pimpinan Winda Mingkid melakukan pembinaan terhadap masyarakat di kepulauan dan pesisir guna pengembangan kuliner khas destinasi. Kebetulan, pulau Nain memiliki sumber daya alam berupa rumput laut sudah semestinya menjadi bahan utama kuliner yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan teknologi tepat guna bagi pengolahan ikan oleh Fakultas Perikanan Unsrat. Sayangnya, kesempatan tersebut kurang mendapat perhatian masyarakat setempat.(harianmetromanado)

 

Pulau Nain Calon Wisata Kuliner Rumput Laut

Pulau Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara diyakini bakal menjadi pusat kuliner berbahan baku rumput laut.
Penegasan ini disampaikan Ketua Destination Management Organization (DMO) Bunaken, Prof Winda Mingkid kepada METRO Rabu (25/06) kemarin usai melakukan sosialisasi di pulau tersebut bersama tim dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Lebih lanjut Mingkid mengatakan dalam sosialisasi tersebut dibeberkan sejumlah menu makanan yang dapat diolah dari salah satu sumber daya alam terbesar di Pulau Nain tersebut yakni rumput laut.
“Dalam sosialisasi dari beberapa nara sumber diungkapkan sejumlah menu kuliner yang dapat memanfaatkan hasil laut seperti rumput laut yang melimpah di Pulau Nain, dan tak mungkin jika berkembang pesat, pulau tersebut dapat menjadi pusat kuliner berbahan baku rumput laut,”ujarnya.
Disisi lain, DMO Bunaken turut menggandeng Fakultas Perikanan Unsrat di dalam penerapan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat di dalam pengawetan ikan.
“Bersama kami turut serta mahasiswa dan dosen dari Fakultas Perikanan Unsrat yang menerapkan pemanfaatan pengasapan cair guna pengawetan hasil laut lainnya yang sangat melimpah di wilayah pulau tersebut,”pungkasnya.(harianmetromanado)

 

Disparbud Sulut Siap Gelar Audisi GBN

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Sulut, Suprianda Ruru SH LLM menegaskan dalam waktu dekat akan menyeleksi calon duta Sulawesi Utara ke Istana Negara.
“Dalam waktu dekat kita akan mengadakan audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) yang akan mewakili daerah untuk berlaga di Istana Negara,” tegasnya kepada METRO Kamis (19/06) kemarin.
Ruru mengatakan dari audisi akan dipilih empat wakil Sulawesi Utara, terdiri dua laki-laki dan dua perempuan dengan tipe suara alto, tenor, sopran dan bass.
Sedangkan Pemenang audisi GBN 2014 ditandaskan mantan diplomat RI di negeri beruang merah, Rusia akan bergabung dengan pemenang dari propinsi lain untuk disatukan menjadi paduan suara serta menyanyikan lagu-lagu perjuangan/kebangsaan pada bulan Agustus nanti.
“Pemenang akan bersama pemenang lain dari 33 propinsi digabung untuk menyanyikan lagu-lagu perjuangan/kebangsaan di gedung MPR/DPR RI saat presiden melakukan pidato kenegaraan pengantar RAPBN 2014 dan nota keuangan di kompleks parlemen Senayan serta pada peringatan detik-detik hari Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus,”pungkas Ruru.(harianmetromanado)

 

Disnakertrans Optimalkan Fungsi Pengawas Naker

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut, Ch E Talumepa SH MS menegaskan bahwa fungsi pengawas tenaga kerja (naker) terus dioptimalkan.
“Tiap hari pengawas Naker wajib turun ke lapangan itu fungsi mereka, jangan ada yang nongkrong di kantor,”tegasnya kepada METRO Kamis (19/06) diruangkerjanya.
Menurut Talumepa, tiap harus hasil kerja pengawas naker akan diperiksa, sehingga jaminan pekerja saat bekerja dapat terpantau.
“Tak ada istilah kong kali kong, semua hasil pemeriksaan di perusahaan wajib dilaporkan, jika ada temuan segera ditindaklanjuti,”ujarnya.
Ditandaskan Talumepa bahwa dengan dioptimalkan fungsi pengawas tenaga kerja otomatis penegakan hukum dalam kasus hubungan industrial di Sulut dapat diminimalisir.(harianmetromanado)

 

Dinkes Ragukan Kasus Manusia Lahirkan Telur Ayam

Dinas Kesehatan Sulut menyatakan bahwa isu warga Bolsel yang melahirkan telur ayam adalah rekayasa belaka.
“Mana ada manusia melahirkan telur, itu rekayasa saja,” ujar dr Grace Punuh MKes selaku Kepala Dinkes Sulut kepada METRO Kamis (19/06) kemarin.
Menurut Punuh banyak kejadian serupa yang sempat termonitor tapi ternyata hanya rekayasa.
Namun, Punuh menegaskan berita seperti kejadian yang dialami ibu rumah tangga (IRT) Sandra Rauf (29) warga Desa Toluaya Kecamatan Bolaang Uki Bolsel, melahirkan 5 (lima) butir telur pada hari Senin (15/06) dan kembali mengeluarkan 2 (dua) butir telur lagi dari vaginanya dua hari berselang menjadi penyela ketegangan jelang pemilihan presiden 9 Juli nanti.(harianmetromanado)

 

Sulut tak Miliki Peraturan KTR

Dalam upaya pengendalian tembakau terus dilakukan oleh pemerintah bahkan hingga saat ini sudah 127 kabupaten/kota di 32 provinsi di seluruh Indonesia yang telah memiliki peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Sayangnya Sulawesi Utara tak termasuk propinsi yang memiliki peraturan KTR.
Hal itu seperti disampaikan Wakil Kepala Dinas Kesehatan, dr Juni Tampemawa MARS kepada METRO Kamis (19/06).
“Sulut belum keluar pergubnya (peraturan gubernur),”ungkapnya.
Menurut Tampemawa, draft mengenai KTR sudah dimasukkan 4 tahun lalu.
“Torang so kase maso draft pergub sejak 2010,”tandasnya.
Sementara itu, seperti dirangkum harian ini, Menkes RI terus mengimbau kepada jajaran Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang belum membuat aturan ini untuk segera melahirkan peraturan tentang KTR.(harianmetromanado)

 

Kantor Gubernur ‘Terbakar’, PNS Kocar-kacir

Kantor gubernur atau kerap disebut gedung putih Rabu (18/06) pagi terbakar.
PNS pun lari kocar-kacir, bahkan ada yang terpaksa dievakuasi melalui jendela.
Hal ini merupakan skenario penanganan masalah kesehatan akibat konflik sosial terkait Pemilu 2014, dimana gedung putih diibaratkan kantor KPU yang diserang salah satu pendukung capres-cawapres pada saat perhitungan suara.
Wakil Gubernur Sulut, DR Djouhari Kansil MPd mengatakan simulasi tersebut sekaligus memberi gambaran jika terjadi sesuatu di Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
“Melalui simulasi gabungan terkait pemilihan capres-cawapres, sekaligus menjadi simulasi bagi kantor ini jika terjadi hal-hal seperti kebakaran,”jelas Kansil yang dengan seksama memperhatikan simulasi tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sulut, dr Grace Punuh MKes.(harianmetromanado)

 

‘TPS Dibakar Warga’

Tak puas hasil perhitungan suara, seorang pendukung salah satu capres-cawapres membakar Tempat Pemilihan Suara (TPS) Rabu (18/06). Aksi ini sekaligus pernyataan sikap Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan sejumlah pihak siap menangani masalah kesehatan akibat konflik sosial terkait Pemilu 2014 tak lama lagi.(harianmetromanado)