RSS

Langgar Aturan Outsourcing, Izin Oprasional Perusahaan Dicabut

04 Des

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Ch E Talumepa menegaskan bahwa pemerintah memberlakukan penerapan aturan pengawasan dan pemberian sanksi tegas bagi setiap pelanggaran terhadap aturan Outsourcing.
“Sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. SE.04/MEN/2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenakertrans No. 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain, pelanggaran akan peraturan ini akan mendapat sanksi, bahkan bisa saja ijin operasional perusahaan outsourcing tersebut dicabut,”ujarnya kepada METRO Senin (02/11).
Talumepa mengatakan pihaknya meminta perusahaan jasa alih daya atau outsourcing dan perusahaan pengguna outsourcing di Sulawesi Utara dapat memahami serta melakukan kerja sesuai aturan yang berlaku.
“Kami meminta kepada pemberi jasa alih daya maupun perusahaan yang menggunakan tenaga oursourcing agar melaksanakan aturan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan dan menghindarkan praktek yang menyimpang dari ketentuan,”tandas Talumepa.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pada situs resmi Kemenakertrans RI mengatakan bahwa di masa transisi harus terus dilakukan pembinaan, sosialisasi, pendampingan dan pemeriksaan kepada perusahaan outsourcing agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.(harianmetromanado)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 4, 2013 in Politik dan Dinamika Sulut

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: