RSS

Bolmut dan Minsel Terima Opini TMP

05 Sep

BPK RI perwakilan Sulawesi Utara Selasa (03/09) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Kedua kabupaten tersebut menerima opini Tidak Menyatakan Pendapat alias Disclaimer oleh BPK RI. Menurut Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Sulut, I Made Dharma Sugama Putra SH MM bahwa opini yang diberikan BPK telah mengacu pada pasal 16 ayat 1 UU No 15 tahun 2004 dan didasarkan atas, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Sekretariat Perwakilan Suwarno dan diterima langsung oleh Bupati Bolmut, Hamdan Datunsolang serta Bupati Minsel, Christiany Eugenia Paruntu di kantor BPK RI perwakilan Sulut.
Untuk Kabupaten Minsel, opini yang diberikan berdasarkan pertimbangan retibusi pelayanan kesehatan digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional Puskesmas, serta terdapat penggunaan langsung pada pada RSUD Amurang yang penggunaannya tidak dapat diyakini kewajarannya.
Selain itu menurut BPK, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Pegawai sampai akhir pemeriksaan tidak diperoleh dokumen pertanggungjawabannya. Bahkan untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah dibayarkan melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak dapat diyakini keterjadiannya.
Turut diuraikan BPK, belanja hibah dan belanja bantuan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban antara lain hibah kepada Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar Rp 51.000.000, Bantuan Pendidikan Cita Waya Esa sebesar Rp 1.020.000, Bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 335.000.000 dan Bantuan Sosial sebesar Rp 70.400.000.
Dibeberkan BPK, dalam LKPD tahun anggaran 2012 Kabupaten Minsel, terdapat selisih pengakuan aset tetap antara neraca SKPD dengan neraca pada bidang aset DPKPA sebesar Rp 4.806.013.553, item penambahan aset sebesar Rp 865.000.000 yang tidak didukung dengan dokumen kelengkapan penguan aset. juga terdapat aset tetap berupa hewan ternak yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 983.000.000, aset hilang yang belum dilakukan proses tuntutan ganti rugi sebesar Rp 434.437.083 serta terdapat aset tetap yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 6.205.227.829 dan barang rusak berat sebesar Rp 4.329.125.545 yang masih tercatat sebagai aset tetap Kabupaten Minsel.
Sementara itu, untuk LKPD Kabupaten Bolmut yang Kamis (05/09) hari ini memiliki pemimpin baru, beberapa pertimbangan yang disampaikan BPK antara lain Saldo Kas di bendahara pengeluaran tidak dikuasai oleh pemerintah karena bukan merupakan uang tunai maupun uang pada rekening bang atau tempat penyimpanan laiinya sebesar Rp 559.592.279.
Piutang jaminan pelaksanaan sebesar Rp 691.346.800 yang sertifikat jaminan pelaksanaannya telah kadaluarsa sehingga berpotensi tidak dapat dicairkan turut menjadi bahan pertimbangan BPK RI.
BPK RI juga menuturkan bahwa ditemukan pembayaran kepada pegawai yang belum jelas memilik hak atau tidak terhadap gaji sebesar Rp 130.550.400
Hal lain yang dijabarkan BPK adalah belanja pada kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah sebesar Rp 1.558.696.000 tidak memperhitungkan jumlah koran yang diterima setiap bulannya, belanja bibit tanaman sebesar Rp 253.684.000 yang tidak lengkap dokumen pertanggung jawaban dan belanja pemeliharaan sebesar Rp 227.709.549 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Ada juga realisasi bantuan keuangan sebesar Rp 1.023.404.735 yang terdiri dari bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp 962.300.000 dan bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp 61.104.735 belum dipertanggungjawabkan.
Ditandaskan I Made Dharma Sugama Putra SH MM, permasalah-permasalah tersebut menyebabkan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan.
“Lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan kami menyatakan dan tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan kedua kabupaten tersebut,”tandasnya sembari mengharapkan agar pemerintah daerah bersama DPRD dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.(harianmetromanado)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 5, 2013 in Politik dan Dinamika Sulut

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: