RSS

Dana Stimulan Jamsostek Harusnya Diterima Semua SKPD

20 Agu

Kepala Disnakertrans Sulut, Christiano Talumepa SH MSi

Kepala Disnakertrans Sulut, Christiano Talumepa SH MSi

Program Pemerintah Republik Indonesia yang memberikan subsidi iuran jaminan sosial bagi puluhan ribu pekerja informal atau tenaga kerja-luar hubungan kerja (TK-LHK) masih enggan diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal pada SKPD tersebut terdapat honorer, sopir, dan cleaning service.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Christiano Edwin Talumepa SH MSi melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengupahan, Cherly Suak SE program pemerintah tersebut seiring dengan instruksi Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo H Sarundajang Nomor 2 tahun 2013 tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi tenaga honor non PNS.
“Hanya Dispenda Sulut dan Biro Umum serta Disnakertrans Sulut saja yang baru mengikuti program stimulan Jamsostek ini, sedangkan SKPD lain sudah kami hubungi namun belum ada respon,”ujarnya kepada METRO Senin (19/08).
Satuan Polisi Pamong Praja Sulut merupakan SKPD yang banyak mempekerjakan tenaga honor dikabarkan sama sekali tidak ada respon.
Kepala Sat Pol PP Sulut, Edwin Roring SE MS saat dikonfirmasi membantah tidak merespon dikarenakan tidak mendapat pemberitahuan dari Disnakertrans.
“Tidak benar kami tidak merespon, itu karena kami tidak mendapatkan surat resmi dari instansi terkait untuk hal tersebut, jika ada surat resmi pasti kami akan ikut,”tegas Roring.
Sementara itu, Dinas Pendapatan Daerah Sulut melalui UPTD Tondano saat mendapatkan info mengenai stimulan jamsostek langsung bergerak dengan mengikutsertakan 7 tenaga honornya.
“Seusai instruksi Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo H Sarundajang mengenai Jamsostek bagi tenaga honor non PNS dan kebetulan Dsinakertrans Sulut tengah menjalankan program pemerintah pusat berupa bantuan stimulan bagi tenaga kerja luar hubungan kerja untuk mengikuti Jamsostek, dan kami segera memasukkan data dari tujuh orang honor yang ada di UPTD Tondano,”jelas Drs Benny Kalonta selaku Kepala UPTD Tondano.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja informal sehingga mereka mendapatkan rasa tenang dan aman dalam berusaha dan merasa terlindungi seperti pekerja formal.
Pada 2013, Kemenakertrans menargetkan pemberian subsidi iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja luar Hubungan Kerja (LHK) kepada 10 ribu dengan jumlah keseluruhan anggaran sekira Rp4 miliar. Untuk Sulut sendiri, diberikan jatah 2.000 peserta seperti yang diuraikan Suak.
“Di Sulut diberikan jatah 2.000 peserta dimana selama 4 bulan di akhir thun 2013, iurannya ditanggung pemerintah, dan baru di awal 2014 atau setelah pemberian subsidi berakhir, peserta diharapkan melanjutkan pembayaran iuran/premi secara mandiri,” tandas Suak. (harianmetromanado)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 20, 2013 in Politik dan Dinamika Sulut

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: