RSS

Arsip Tag: Gubernur Sulawesi Utara

Delapan Kabupaten/Kota Dinilai tak Peduli DIPA

Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo H Sarundajang menyayangkan ketidakhadiran delapan kabupaten/kota di saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Penyerahan DAK/DAU dan Dana Bagi Hasil (dana transfer) Tahun 2013 di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Senin (17/12) kemarin.
Secara tegas Sarundajang menyatakan siap melaporkan secara tertuilis dengan tembusan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pak Mendagri sudah menyampaikan bahwa yang tidak hadir saat penyerahan DIPA diberikan surat teguran yang saya tanda tangani dengan tembusan kepada Presiden RI, juga harus diusut mengapa tidak hadir,” tegas Sarundajang sembari memberikan apresiasi kepada Bupati Minahasa Selatan dan Wakil Walikota Bitung.
Untuk Kota Manado yang diwakili Sekretaris Kota karena Walikota dan Wakil Walikota berhalangan dan Walikota Bitung pun mempunyai alasan yang bisa diterima dan tepat sedangkan yang lainnya tidak ada alasan ketidakhadiran.
Namun Sarundajang mengatakan lebih baik diwakili daripada tidak ada sama sekali.
Terpantau harian ini selain Minsel, Manado dan Bitung, daerah lain yang hadir adalah Sekot Tomohon, Mitra Sekda Mitra, Sekda Bolmong dan Sekda Bolmut. Sementara itu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minut, Kabupaten Bolsel, Kabupaten Boltim dan Kota Kotamobagu tidak mengutus satupun wakilnya.(harianmetromanado)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 18, 2012 in Politik dan Dinamika Sulut

 

Tag: ,

Upah Tinggi Diskriditkan Buruh Sulut

Kadisnakertrans Sulut yang mengangkat portal penghalang dan mempersilahkan pendemo mendekati lobi utama kantor gubernurPenetapan UMP Sulut memang diakui pihak Pemerintah Propinsi Sulut perlu banyak kajian dari Upah Minimum di propinsi lain. Karena akan berdampak pada ekspansi tenaga kerja luar ke daerah ini.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Harold PB Monareh SH MSi kepada METRO usai mendampingi Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo H Sarundajang menemui demo buruh Selasa (11/12) lalu, gubernur saat ini tengah mamantau perkembangan dari penetapan UMP propinsi di Sulawesi terlebih UMP propinsi tetangga Gorontalo, Hal ini untuk mencegah adanya ekspansi besar-besaran tenaga kerja di propinsi ini dan tentunya akan mencekik para pengusaha,” papar Monareh.
Penegasan pun diutarakan Sarundajang, dimana penetapan UMP yang terlalu tinggi dapat mendiskriditkan buruh lokal.
“Sejak dulu saya selalu memperhatikan nasib buruh di Sulut, jika ditetapkan terlalu tinggi sekali itu berbahaya maka buruh dari luar akan masuk dan mendiskriditkan saudara-saudara, karena Sulut selalu di atas 6 propinsi di Sulawesi,”tegas Sarundajang.
Sarundajang pun menambahkan upah yang tinggi juga akan mempengaruhi para pengusaha.
Di sisi lain sambutan Pemprop Sulut menerima aksi buruh kemarin disambut sorak sorai ratusan pendemo yang dikoordinir oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Utara.
Terpantau harian ini, sikap salut tersebut dimulai aksi spontanitas dari Kadisnakertrans Sulut yang mengangkat portal penghalang pendemo yang mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Sat Pol PP saat memasuki kantor gubernur, serta kesediaan serta keramahtamahan Sarundajang menerima aspirasi ratusan pendemo tersebut.(harianmetromanado)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 13, 2012 in Politik dan Dinamika Sulut

 

Tag: , , ,

Sarundajang: UMP Sulut 2013 Diumumkan Januari

Gubernur saat menerima demo buruh kemarin - caesarGubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo H Sarundajang (SHS) menegaskan pengumuman Upah Minimum Propinsi (UMP) 2013 Sulut baru akan diumumkan awal Januari 2013 nanti. Hal ini ditegaskan SHS saat menerima aksi demo buruh di Kantor Gubernur Selasa (11/12) kemarin.
“Saya belum boleh umumkan sekarang, saya umumkan nanti 2-3 Januari yang akan datang,” tegasnya.
Namun Sarundajang mengatakan di hadapan ratusan buruh Sulut, penetapan UMP selalu berpihak kepada buruh dan bakal ditetapkan sebelum Natal tanggal 25 Desember.
“Kita akan pikirkan secara matang, akan saya tetapkan sebelum Natal,” tandasnya.
Namun saat didesak besaran kenaikan UMP, Sarundajang hanya mengucapkan selamat menyambut Natal sambil melambaikan tangan.
Pantauan harian ini turut mendampingi SHS, Kapolda Sulut Brigjen Decky Atotoy dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Mecky M Onibala MSi, Kadisnakertrans, Harold PB Monareh dan Wakil Ketua DPRD Sulut, Arthur Kotambunan.(harianmetromanado)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 12, 2012 in Politik dan Dinamika Sulut

 

Tag: , , , , , ,

Monareh: Job Fair Akhir Pekan ini

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut akhirnya memastikan pelaksanaan kegiatan mendukung program pro job Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo H Sarundajang, yang akan dilangsungkan di area pusat perbelanjaan di Kota Manado akhir pekan ini.
Hal ini diungkap Kepala Disnakertrans Sulut, Harold Monareh SH MSi saat rapat koordinasi dengan sejumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan job fair atau pameran bursa kerja di ruang rapat dinas Senin (19/11) kemarin.
“Pelaksanaan job fair tanggal 23-24 November atau akhir pekan ini,”ungkap Monareh.
Untuk itu ia yang didampingi Kepala Bidang Pembinaan dan Penempatan Kerja Disnakertrans Sulut, Grace A Sekoh SSos menyatakan semakin memantapkan pelaksanaan program tersebut.
“Kegiatan ini juga akan dirangkumkan dalam Expo dari Kementrian yang dilaksanakan di Sulut,” tandasnya.
Namun, Monareh tak bisa memastikan kehadiran Kemenakertrans RI, Muhaimin Iskandar dalam kegiatan tersebut.
“Kehadiran Pak Menteri masih terus kami konsultasikan, karena jadwal dan acara beliau sangat padat,” ujar Monareh.(harianmetromanado)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 20, 2012 in Politik dan Dinamika Sulut

 

Tag: , , , , ,

2013, UMP Sulut Tertinggi Diusul Rp 1.750.000

2013, UMP Sulut Tertinggi Diusul Rp 1.750.000

Kebijakan yang diambil Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo H Sarundajang (SHS) dalam penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) di tahun 2013 bakal menentukan sejauh mana keberpihakan SHS dalam memperjuangkan nasib buruh.
Berdasarkan informasi yang dirangkum harian ini, pertemuan Dewan Pengupahan Sulut di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berlangsung alot dan menghasilkan sejumlah rekomendasi UMP 2013.
Dari unsur serikat buruh/serikat pekerja UMP yang diusulkan Rp 1.750.000, sementara unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia ada dua nominal yaitu Rp 1.250.000 dan Rp 1.356.000.
Sedangkan unur pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata mengusulkan Rp 1.310.000, Dinas Perindag Rp 1.317.000, Biro Kesra Rp 1.270.000, Disnakertrans sendiri mengusulkan 2 alternatif UMP 2013 yaitu Rp 1.350.000, dan Rp 1.375.000, dari Bappeda Rp 1.325.000.
Unsur akedemisi yang diwakili oleh ketua Dewan Pengupahan mengusulkan upah bagi buruh ditahun 2013 adalah Rp 1.375.000.
Sejumlah usulan ini nantinya akan ditentukan oleh SHS seberapa besar UMP yang akan diberlakukan di Sulut di tahun depan.
Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Utara, Jack Andalangi saat dimintai tanggapan akan hal tersebut menyatakan semua tergantung SHS.
“”Dewan Pengupahan hanya merekomendasikan hasil pertemuan, tapi finalnya ada sama Gubernur Sulut,”tandasnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers belum lama ini meminta para Gubernur beserta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) agar mempercepat pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 di daerahnya masing-masing.
“Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah minimum dapat diterapkan dengan tepat waktu,” kata Muhaimin
Kabarnya 20 November nanti merupakan batas toleransi penetapan UMP 2013. Berdasarkan Kepmen No.226/Men/2000 maka UMP ditetapkan oleh Gubernur selambat-lambatnya 60 hari sebelum masa berlakunya upah minimum provinsi yaitu pada 1 Januari tahun depan.
Hingga tanggal 4 November dari 33 Propinsi se Indonesia baru 6 Propinsi tercatat telah menetapkan UMP 2013.
Keenam propinsi tersebut adalah Provinsi Papua menetapkan besaran Rp1.710.000, Bengkulu sebesar Rp1.200.000, Bangka Belitung Rp1.265.000, Sumatera Utara Rp1.305.000, Kalimantan Selatan Rp1.337.500 dan Kalimantan Barat Rp1.060.000.(harianmetromanado)

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 8, 2012 in Politik dan Dinamika Sulut

 

Tag: , , ,

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.